STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIJINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
|
VISI |
: |
Mendukung peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui pelayanan pengaduan perijinan. |
|
|
MISI |
: |
1. |
Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah perijinan. |
|
|
|
2. |
Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan. |
|
|
|
3. |
Tertanganinya pengaduan perijinan dengan mekanisme yang jelas. |
DASAR HUKUM :
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
DEFINISI PENGADUAN
Pemberitahuan yang dibuat secara lisan atau tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan atau peristiwa terkait proses pelayanan perijinan atau penggunaan produk hukum ijin.
MEDIA PENYAMPAIAN
Media penyampaian pengaduan bisa berupa lisan (langsung), surat, telepon, email atau sms.
MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN
Terdiri kasus kategori ringan, sedang dan berat.
untuk file lengkap bisa didownload melalui link berikut : unduhan --> SOP Pengaduan
Laporan Pengaduan dapat dilihat pada link berikut ini :
Silahkan laporkan Keluhan dan pengaduan Anda
Pada link berikut :
https://lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-tulungagung
Formulir pengaduan secara offline / tertulis dapat diunduh di link berikut ini :